Kata Pengamat Soal Dua Rival Jokowi saat Pilpres Jadi Menteri: Sangat Tipikal Politik Indonesia
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Sandiaga Uno menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wishnutama. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi pada Selasa (22/12/2020) hari ini, di Istana Merdeka, Jakarta. "Sandiaga Uno, saat ini beliau akan kita berikan tanggungjawab Kementerian Pariwasata dan Perekonomian Kreatif," kata Jokowi, dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (22/12/2020).
Diketahui, nama pria yang akrab disapa Sandi ini memang santer dikabarkan akan mengisi jabatan Menteri. Sepak terjang dan pengalamannya sebagai pengusaha dinilai menjadi salah satu alasan kuat. Pasalnya, alasan tersebut diperlukan untuk memulihkan kondisi ekonomi di masa pandemi Covid 19.
Penunjukkan Sandi ini berarti, dua rival Presiden Jokowi saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu, resmi menjadi pembantunya di Kabinet Indonesia Maju. Sebelumnya, Calon Presiden 2019 Prabowo Subianto sudah lebih dulu ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan. Kini Jokowi juga menunjuk Calon Wakil Presiden 2019 Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Lantas bagaimana tanggapan pengamat terkait dua rival Presiden dalam Pilpres yang kini menjadi Menteri? Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi ikut angkat suara mengenai hal tersebut. Menurutnya, ia tidak kaget atas penunjukan dua rival Jokowi, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, menjadi Menteri.
Sebab, penunjukkan tersebut memang dinilai 'khas' dari politik Indonesia. "Memang ini sangat tipikal politik Indonesia, jadi arena pertarungan hanya terjadi waktu competition electoral, waktu Pilpres atau Pileg saja." "Tapi setelah itu, partai partai semua orientasinya sama, yaitu office seeking," kata Burhanuddin dalam tayangan Kompas TV, Selasa (22/12/2020).
Direktur Public Affairs di Lembaga Survei Indonesia (LSI) ini juga menuturkan, politik di Indonesia tidak terlalu terikat pada ideologi. Namun lebih mengarah kepada office seeking atau upaya memburu jabatan. Untuk itu, Burhanuddin tidak mempermasalahkan adanya 'rival' yang beralih menjadi 'kawan'.
Asalkan, tidak semua partai politik ditarik untuk mengisi jabatan di pemerintahan. "Menurut saya, yang penting tidak seluruh kekuatan partai politik di DPR ditarik ke dalam koalisi." "Karena kalau itu terjadi, maka terjadi politik kartel yang sempurna."
"Paling tidak ada tiga partai yang disisakan berada di luar pemerintahan, yaitu Partai Demokrat, PKS dan PAN," kata Burhanuddin. Bila sampai politik kartel terjadi, maka pemilih dianggap tidak lagi berfungsi dengan baik. Sebab, pemilih seharusnya menjadi oposisi yang memberikan tawaran kebijakan alternatif untuk pemerintah.
Diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju pada Selasa (22/12/2020) hari ini. Dalam pengumuman itu, Jokowi mengenalkan enam orang nama sebagai menteri menteri baru di Kabinet Jokowi Mak'ruf. Pertama, Jokowi menyebut Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari P Batubara.
Kedua, Jokowi menyebut Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wishnutama. Ketiga, Jokowi menyebut Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto. Keempat, Jokowi menyebut Yaqut Cholil Quomas atau lebih dikenal sebagai Gus Yaqut sebagai Menteri Agama menggantikan posisi Fachrul Razi.
Kelima, Jokowi menyebut Wahyu Sakti Trenggono menggantikan posisi Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Keenam dan terakhir, Jokowi menyebut M Lutfi sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Agus Suparmanto. Setelah itu, Jokowi menuturkan, jadwal pelantikan menteri baru akan digelar pada Rabu (23/12/2020) pagi.