PA 212 Disarankan Gelar Reuni Virtual, Polri akan Bertindak Tegas Jika Melanggar Protokol Kesehatan

Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) berencana akan menggelar acara reuni yang biasa digelar pada tanggal 2 Desember. Politikus PPP Syaifullah Tamliha berharap Persaudaraan Alumni 212 menggelar reuni pada Desember 2020 secara virtual, seiring kondisi Indonesia masih dilanda pandemi Covid 19. "Akan bermartabatnya Alumni 212 menyederhanakan kegiatan tersebut dengan jumlah peserta yang terbatas dan sisanya dengan reuni daring atau virtual," ujar Syaifullah, Senin (16/11/2020).

Menurutnya, ajaran agama Islam bersifat rahmatan lil’alamin dan para alumni 212 tetap bisa reuni dengan menggunakan teknologi digital yang sudah tersedia. Sehingga dakwah Islam yang disampaikan, kata Syaifullah, bisa terus berlangsung dan masyarakat bisa tenteram untuk tidak terpapar Covid 19. "Saya berharap para Alumni 212 bisa bersabar diri bahwa saat ini kondisi semua negara sedang mengalami krisis kesehatan akibat pandemi Covid 19," ucap Syaifullah.

"Setiap momentum kegiatan peringatan apapun harus berstandar protokol kesehatan, dengan jumlah peserta yang serba terbatas, seperti peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 75 yang lalu," sambung Anggota Komisi I DPR itu. Sementara itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menegaskan kerumunan yang terjadi di tengah pandemi sangatlah berbahaya. "Kerumunan di masa pandemi sangat berbahaya. Kecuali dapat mengatur diri dengan elegan dan disiplin," ujar Mardani.

Namun, Mardani menegaskan bisa saja reuni tersebut digelar. Asalkan panitia acara bekerja keras agar para peserta menerapkan disiplin dalam protokol kesehatan. "Untuk reuni 212 di tahun 2020 jika dilaksanakan panitia mesti bekerja keras menjaga disiplin protokol kesehatan pencegahan Covid 19. Saya yakin jika disiapkan dengan baik akan jadi pertunjukkan kolosal yang indah," kata dia. Anggota Komisi II DPR RI itu juga mengimbau agar 3M tetap dilaksanakan jika reuni akbar tersebut jadi dilaksanakan.

Tak hanya itu, Mardani meminta pemerintah daerah DKI Jakarta juga memastikan protokol kesehatan dijalankan. "Jadi berkumpul tapi menjaga jarak atau sosial distancing, memakai masker dan tidak bersalaman langsung. Pemda DKI perlu memastikan semua protokol dijalankan jika izin diberikan," ujarnya. Kapolri Jenderal Idham Azis menegaskan akan memproses hukum kepada seluruh masyarakat yang tidak mematuhi standar protokol kesehatan penanganan Covid 19 atau virus corona.

Hal itu tertuang dalam surat Telegram Rahasia (TR) bernomor ST/3220/XI/KES.7./2020 tanggal (16/11/2020) yang ditandatangani oleh Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo. Dalam telegram tersebut, proses hukum tersebut diberlakukan lantaran kepolisian bertugas menjaga Harkamtibmas, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum harus senantiasa menjunjung tinggi azas Salus Populi Suprema Lex Exto atau Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi. Pada poin kelima telegram tersebut, Polri menyatakan bahwa apabila dalam penegakan Perda/peraturan kepala Daerah tentang penerapan protokol kesehatan Covid 19, ditemukan adanya upaya penolakan, ketidakpatuhan atau upaya lain yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas Kamtibmas, maka akan dilakukan upaya penegakan hukum secara tegas terhadap siapapun.

Tindakan tegas itu sesuai dengan Pasal 65, Pasal 212, Pasal 214 ayat (1) dan (2), Pasal 216, dan Pasal 218 KUHP, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 84 dan Pasal 93 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018. Tindakan tegas kepada pelanggar protokol kesehatan juga berdasarkan atas masih belum stabilnya angka konfirmasi pasien positif virus corona di Indonesia. Atau kata lain, sampai kini masih terus mengalami penambahan. Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono mengatakan Polri akan bersinergi dengan pihak TNI, Pemda, dan Kementerian/lembaga untuk bersama sama terpadu melaksanakan pengawasan, patroli, pendisiplinan, dan penegakan hukum kedisiplinan protokol kesehatan.

"Polri juga akan melakukan langkah upaya secara administratif, taktis dan teknis, yang menjadi acuan dalam penyelidikan maupun penyidikan terhadap pelanggar tindak pidana penerapan protokol kesehatan Covid 19," kata Argo. Sebelumnya, Kepala Seksi Pelayanan Informasi Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas Irfan Guci membenarkan pihak Persaudaraan Alumni 212 telah menyurati Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyelenggarakan reuni di dalam kawasan Monas. Surat itu dikirim sejak September 2020 lalu.

"Mereka setahu saya sudah bersurat ke Gubernur pada awal September, dan Gubernur memerintahkan ke Kesbangpol (membahas) karena Kesbangpol yang lebih mendalami," ucap Irfan. Pihak Kesbangpol DKI sendiri disebut sudah melangsungkan rapat pembahasan itu pada Rabu (11/11/2020). Hasilnya, nyaris semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI melontarkan keberatan. Alasannya pandemi Covid 19 masih melanda ibu kota.

Selain itu, jika gelaran reuni yang diikuti PA 212 dan ormas lain termasuk FPI dibolehkan, maka para SKPD DKI khawatir ada kecemburuan dari ormas lainnya. Sehingga mereka akan menuduh Pemprov DKI bersikap tidak adil lantaran cuma mengizinkan Monas bisa dipakai gelaran reuni untuk PA 212 saja. "Kesbangpol sendiri sudah rapat hari Rabu. Saya ngga hadir, yang hadir kepala UPT Monas. Pada dasarnya semua SKPD keberatan, karena kalau suasana Covid 19 seperti ini, kalau satu boleh, nanti semua pasti minta dibolehkan. Kalau yang lain tidak dibolehkan, nanti bakal nanya kenapa itu boleh," jelas dia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.